Info Terbaru 2022

Kontroversi Rencana Impor Guru, Ini Klarifikasi Mendikbud

Kontroversi Rencana Impor Guru, Ini Klarifikasi Mendikbud
Kontroversi Rencana Impor Guru, Ini Klarifikasi Mendikbud
Mendikbud Muhadjir Effendy menyampaikan guru yang didatangkan dari luar negeri bertujuan unt Kontroversi Rencana Impor Guru, Ini Penjelasan Mendikbud
Mendikbud Muhadjir Effendy menyampaikan guru yang didatangkan dari luar negeri bertujuan untuk melatih guru-guru maupun pelatih yang ada di Tanah Air.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani berencana akan mengundang guru dari luar negeri untuk menjadi tenaga pengajar di Indonesia. Dalam Musyarawah Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas, di Jakarta (9/5/19) Puan menyampaikan dikala ini Indonesia sudah bekerja sama dengan beberapa negara untuk mengundang para pengajar, salah satunya dari Jerman.

"Kami ajak guru dari luar negeri untuk mengajari ilmu-ilmu yang diperlukan di Indonesia," kata Puan yang kutip dari Tirto.

Pernyataan itu menuai kontroversi alasannya yaitu guru dari luar negeri itu dianggap menggantikan tugas guru mengajar di kelas. Wacana ini menuai kritik dari beberapa organisasi profesi guru. Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), Unifah Rasidi, menyampaikan tegas menolak impor guru. Menurutnya, ini dapat mengancam nasionalisme dan menganggu rasa keadilan guru honorer.

Lihat: PGRI Minta Guru Honorer Segera Diangkat CPNS

“Itu (impor guru) mengancam kesatuan, nasionalisme, dan perbedaan budaya. Lebih baik angkat para guru honorer ini dan melatih profesionalisme mereka serta meningkatkan kesejahteraan mereka,” ucap Unifah yang kutip dari Republika.

Namun, kalau yang dimaksud yaitu pertukaran guru antara Indonesia dengan negara lain, PGRI mendukung. Menurutnya, saling menyebarkan ilmu mengajar antara guru Indonesia dengan guru di luar negeri, ini sangat baik untuk menciptakan cara mengajar guru lebih baik kemudian menghasilkan murid-murid berkualitas pula. Apalagi, kesempatan guru yang dapat dikirim ke luar negeri jumlahnya cukup banyak.

Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI), Muhammad Ramli Rahim. Ia menyampaikan jumlah guru di Indonesia sudah mencukupi. Jumlah Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dan lulusannya terus bertambah setiap tahunnya. Menurutnya, daripada melaksanakan impor guru asing, lebih baik meningkatkan kompetensi dosen-dosen LPTK sebagai penghasil guru.

Lihat: Kompetensi Guru Rendah Karena Tak Ada Grand Design

Wakil Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Satriwan Salim juga menilai ihwal pemerintah mengundang guru dari luar negeri untuk menjadi tenaga pengajar di Indonesia keliru. Ia menyampaikan kalau impor guru benar-benar terealisasi, artinya pemerintah frustasi dalam memberdayakan guru dalam negeri.

"Semestinya guru-guru Indonesia yang gres pulang berguru dari luar negeri inilah yang melatih guru dan mentransfer ilmunya kepada guru-guru di dalam negeri. Ini yang mesti dilakukan, bukan malah berniat mengimpor guru," kata Satriawan.

Menanggapi kontroversi itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menyampaikan guru yang didatangkan dari luar negeri bertujuan untuk melatih guru-guru maupun pelatih yang ada di Tanah Air. Ia menjelaskan, yang dimaksud Menko Puan bukan "mengimpor" melainkan mengundang guru atau pelatih luar negeri untuk aktivitas Training of Trainers atau ToT.

"Salah satu pertimbangan Menko PMK Puan Maharani dengan mendatangkan pelatih atau guru dari luar negeri untuk meningkatkan kemahiran pelatih atau guru Indonesia. Juga dapat lebih efisien dari pada mengirim pelatih atau guru Indonesia ke luar negeri," ujar Muhadjir yang lansir dari Kabar24.

Menurutnya, hal ibarat itu bukan sesuatu yang baru. Malaysia pada tahun 1960-an sampai 1980-an mendatangkan guru-guru dari Indonesia ke negaranya, dibandingkan guru-gurunya berguru ke Indonesia. Dengan didatangkannya para guru abnormal itu, maka akan mempunyai beberapa laba ibarat biaya yang esien sampai guru atau pelatih abnormal itu tahu kondisi lapangan di Tanah Air.

Meski demikian, Muhadjir memastikan pengiriman guru ke luar negeri untuk kursus jangka pendek akan tetap dilakukan pemerintah. Mendikbud berharap aktivitas tersebut tetap berlanjut sehabis dikirim sebanyak 1.200 guru ke luar negeri. Sehingga sasaran pengiriman guru kursus ke luar negeri sebanyak 7.000 guru tahun ini dapat tercapai.
Advertisement

Iklan Sidebar